Ryamizard: Semua Pembelian Senjata Harus Seizin Menhan


Ryamizard: Semua Pembelian Senjata Harus Seizin Menhan

- Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, angkat bicara terkait pernyataan Panglima TNI Jenderal, Gatot Nurmantyo soal kabar pembelian 5.000 senjata ilegal atas nama Presiden Jokowi. Ia menegaskan, setiap pembelian senjata harus melalui dirinya.

"Karena undang-undang pembelian senjata, atau menjual senjata, atau apa pun alat-alat hankam (pertahanan keamanan), itu harus disetujui Menhan. Tentara atau TNI, Polisi, Bakamla, Lapas Kumham, Bea Cukai, Kehutanan, itu harus minta kepada Menteri Pertahanan. Dan Menhan menentukan, ini enggak boleh, ini boleh," kata Ryamizard di kantor Kemenhan, Jakarta, Selasa, 26 September 2017.

Purnawirawan Jenderal TNI ini menambahkan, pembelian senjata tanpa sepengetahuan dan seizin dirinya, sesuai undang-undang akan dikenai sanksi. Undang-undang yang dimaksud ialah nomor 16 Tahun 2012 wacana Industri Pertahanan.

"Kalau melanggar, itu ada hukumannya. Hukumannya jika enggak salah lima tahun dan denda Rp10 miliar. Kalau keadaan darurat perang, jual-jual begitu tiga kali lipat jadi 15 tahun dipenjara, dikali juga jadi Rp30 miliar denda. Itu ada undang-undangnya," jelasnya.

Ryamizard menambahkan, apa yang disampaikannya ini ialah untuk memberi penjelasan, dan bukan untuk memperkeruh polemik pernyataan Panglima TNI soal pembelian 5.000 senjata ilegal.

"Saya bukan panas-panasin, tidak. Saya tidak pernah punya jadwal apa-apa," tegasnya.

"Saya sesungguhnya malas, terlalu banyak orang omong dari anutan masing-masing. Padahal, yang namanya senjata ada aturannya, ada undang-undangnya. Kaprikornus begini, duduk perkara senjata, aku rasa enggak ada masalah. Dibesar-besarkan saja," Ryamizard menambahkan. [beritaislam24h.info / vnc]

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Ryamizard: Semua Pembelian Senjata Harus Seizin Menhan"

Post a Comment