Pemerintah Wanti-Wanti Daerah Cegah Aliran Massa Aksi 299


Pemerintah Wanti-Wanti Daerah Cegah Aliran Massa Aksi 299

- Pemerintah sentra mengingatkan tempat untuk mencegah adanya anutan massa ke Jakarta untuk ikut rencana 'aksi 299' pada Jumat (29/9) mendatang. Aksi ini dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang menyatakan penolakannya atas Perppu 2/2017 perihal Organisasi Masyarakat (Ormas) dan penolakan kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo menjelaskan, pemerintah tempat dan pegawanegeri kepolisian harus bisa melaksanakan pendekatan terhadap kelompok-kelompok ormas di tempat biar tidak terpancing untuk ikut agresi yang bakal digelar di halaman gedung tubuh legislatif nanti. Selain bakal mengganggu stabilitas keamanan di DKI Jakarta, ucap dia, agresi tersebut diyakini memiliki motif politik dan bukan lagi murni dakwah.

"Bukan sekali lagi memperjuangkan terkait agama, namun sudah mengarah ke acara politik yang implikasinya untuk kritisi kebijakan pemerintah ketika ini," ujar Soedarmo di Auditorium Kantor Gubernur Sumatra Barat, Selasa (26/9) malam.

Apalagi mendekati tahun 2018, maka atmosfer politik akan semakin pekat dan setiap polemik dan problem akan rentan dipolitisasi. Dia meminta, pimpinan tempat biar lebih peka terhadap gejala-gejala gerakan senada yang terjadi di daerah.

Dia mencontohkan, Perppu Ormas berkaitan dengan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang ditetapkan pemerintah. Soedarmo menegaskan, pembubaran HTI lantaran ormas tersebut diyakini bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"HTI di atas permukaan mereka hanya dakwah. Namun, di bawah permukaan acara HTI ini sungguh luar biasa. Karena ormas ini punya tahapan dalam acara beliau yang karenanya menuju ke perebutan kekuasaan," ujar dia.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan, bahwa kekhawatiran sejumlah pihak terkait kebangkitan PKI tak beralasan. Menurutnya, PKI sudah jelas-jelas merupakan organisasi terlarang di Indonesia dan secara prinsip tidak diperbolehkan keberadaannya di Indonesia.

"Nah (aksi 299) motivasinya apa. Saya kira perlu pengendalian di daerah. Ini sudah mulai tahun politik. Yang disampaikan ini kan hawanya hawa-hawa politik semua," katanya.

Berdasarkan poster yang beredar di media umum agresi 299 digelar terkait dengan Perppu Ormas yang dianggap anti-Islam dan melindungi PKI. Tertulis juga dalam poster tersebut bahwa Perppu dibuat hanya untuk membubarkan HTI, menangkap ulama dan penggagas Islam. Sementara Gerwani, IPI, LBH, underbow PKI dibiarkan tumbuh subur. [beritaislam24h.info / rci]

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Pemerintah Wanti-Wanti Daerah Cegah Aliran Massa Aksi 299"

Post a Comment