PDIP Minta Uang Pendaftaran Rp 100 Juta ke Cagub, PPP Rp 35 Juta


PDIP Minta Uang Pendaftaran Rp 100 Juta ke Cagub, PPP Rp 35 Juta

- Pembahasan mengenai 'mahar' politik kembali mencuat setelah Dedi Mulyadi yang mengaku dimintai uang Rp 10 miliar demi maju ke Pilgub Jabar. PDIP dan PPP mengakui meminta uang ke cagub, tapi bukan mahar, istilahnya ialah uang pendaftaran.

Untuk Pilgub Jatim, PDIP mematok tarif Rp 100 juta sebagai biaya pendaftaran percagub. Hal ini disampaikan Sekretaris DPD PDIP Jatim, Sri Untari, yang membantah parpolnya memungut mahar politik untuk calon kepala daerah. Namun, beliau mengaku PDIP hanya menarik biaya pendaftaran bagi calon kepala daerah. Contohnya, menarik biaya pendaftaran bagi calon gubernur atau wakil gubernur masing-masing Rp 100 juta.

"Yang ada hanya Rp 100 juta untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Dana itu untuk biaya pendaftaran, termasuk untuk survei bagi calon yang mendaftar," ujar Sri Untari, Selasa (26/9).

Sementara itu, calon kepala kawasan harus menyetor Rp 35 juta kepada PPP demi maju ke Pilgub Jatim. Tarif ini, disebut PPP, sebagai biaya termurah. Salah satu calon kepala kawasan yang menyanggupi membayar Rp 35 juta ialah Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.

"Jadi kita membuka pendaftaran ini dengan mahar Rp 35 juta dan ini yang paling murah," ujar Ketua DPW PPP Jatim Musyaffa' Noer di kantor DPW PPP, Jalan Kendangsari, Surabaya, Rabu (23/8).

Parpol membedakan biaya pendaftaran untuk cagub dengan mahar politik. Biaya pendaftaran disebut untuk biaya manajemen dan survei. Sedangkan yang dimaksud mahar politik ialah imbalan.

Jika parpol mendapatkan mahar politik, yang merupakan praktik ilegal, maka ada sanksinya. Hal ini tercantum dalam Pasal 47 UU Nomor 8/2015 wacana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Ada sanksi pidananya kalau parpol mendapatkan imbalan dari calon kepala daerah.

Dalam pasal 47 UU Nomor 8/2015 disebutkan:

(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang mendapatkan imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

(2) Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti mendapatkan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima. [beritaislam24h.info / dtk]

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "PDIP Minta Uang Pendaftaran Rp 100 Juta ke Cagub, PPP Rp 35 Juta"

Post a Comment