KPK Periksa Sekjen DPR RI Sebagai Saksi Dalam Kasus Pengadaan Satellite Monitoring

ilustrasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Achmad Djuned dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan "satellite monitoring" di Bakamla RI Tahun Anggaran 2016.

"Kasus Bakamla yang dipertanyakan tupoksi saya. Menyerahkan hasil rapat-rapat tanggal 9 Juni dan 27 Juni 2016," kata Djuned seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Dalam pemeriksaannya kali ini, Djuned diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Nofel Hasan.

Lebih lanjut, ia menyatakan rapat tersebut membahas dilema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar (APBN-P) 2016 terkait proyek pengadaan satellite monitoring di Bakamla RI.

Namun, ia tidak mengetahui secara rinci maupun keputusan dari rapat APBN-P terkait satellite monitoring itu.

"Saya tidak tahu detil alasannya ialah aku hanya menyerahkan risalah," kata Djuned.

Nofel Hasan yang merupakan Kepala Biro Perencanaan dan Organisiasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 12 April 2017 lalu.

Nofel Hasan disangkakan melanggar Pasal 12 karakter a atau pasal 12 karakter b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 wacana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang mendapatkan hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau kesepakatan tersebut diberikan untuk menggerakkan biar melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Nofel Hasan disebut mendapatkan 104.500 dolar Singapura terkait pengadaan satellite monitoring senilai total Rp222,43 miliar tersebut.

Sumber: antaranews

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "KPK Periksa Sekjen DPR RI Sebagai Saksi Dalam Kasus Pengadaan Satellite Monitoring"

Post a Comment