Kebijakan Berhutang Ala Jokowi Tidak Berbanding dengan Penerimaan Negara


Kebijakan Berhutang Ala Jokowi Tidak Berbanding dengan Penerimaan Negara

- Peneliti Institute For Development Of Economics And Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan permasalahan dari kebijakan Presiden Jokowi untuk berhutang ke luat negeri, lantaran tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan penerimaan negara.

Sehingga, kebijakan pemerintahan rezim Jokowi untuk berhutang menjadi beban fiskal bagi keuangan negara.

“Sebenarnya yang dipermasalahkan dari hutang ialah pertumbuhannya tidak diimbangi dengan kenaikan penerimaan Negara terutama dari pajak,” kata Bhima ketika dihubungi aktual.com, di Jakarta, Selasa (26/9).

“Akhirnya hutang malah menjadi beban fiskal alasannya ialah 14% lebih penerimaan pajak habis untuk membayar bunga hutang yang jumlahnya mencapai Rp219 triliun di 2017,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Bhima juga mengkritik pengolahan hutang pemerintahan presiden asal PDI Perjuangan tersebut. Sebab, faktanya perembesan belanja modal dari 2015-2016 mencapai 78% sampai 80%.

“Klaim Pemerintah hutang diharapkan untuk mendorong aktivitas produktif juga lemah. Itu artinya tidak seluruh belanja modal terserap, padahal pemerintah sudah terlanjur menarik hutang,” ujar dia.

Masih dikatakan dia, menjadi problem lain terkait adanya besaran bunga hutang. Meskipun lembaga rating sudah menunjukkan investment grade bahkan Moodys menunjukkan positive outlook, tetapi penurunan bunga terhadap surat hutang tidak signifikan.

“Bunga surat hutang Indonesia pun tergolong tinggi dibandingkan negara berkembang lainnya,” pungkasnya. [beritaislam24h.info / akt]

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Kebijakan Berhutang Ala Jokowi Tidak Berbanding dengan Penerimaan Negara"

Post a Comment